Network
Dengan kesadaran yang lebih tinggi, tindakan preventif dapat diambil untuk mengurangi risiko kebocoran data di masa depan.
5. Regulasi dan kebijakan terkait perlindungan data harus diperbarui dan diperketat
Pemerintah perlu mengembangkan undang-undang dan peraturan yang lebih komprehensif yang mencakup semua aspek keamanan data, termasuk penyimpanan, pengolahan, dan transmisi data.
Sanksi yang lebih berat harus diterapkan bagi pihak-pihak yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perlindungan data.
Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dengan kerangka hukum yang kuat, keamanan data di Indonesia dapat lebih terjamin.
6. Transparansi dalam penanganan insiden keamanan siber sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik
Pemerintah harus bersikap terbuka tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kebocoran data dan upaya yang dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
Komunikasi yang jelas dan jujur dengan masyarakat akan membantu mengurangi kepanikan dan meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data negara.
Selain itu, laporan berkala tentang status keamanan PDN dan inisiatif peningkatan keamanan harus dipublikasikan secara terbuka.
7. Inovasi dan penelitian di bidang keamanan siber harus terus didorong
Pemerintah perlu mendukung penelitian dan pengembangan teknologi keamanan terbaru yang dapat diterapkan di PDN.
Investasi dalam teknologi kecerdasan buatan, analisis big data, dan blockchain dapat memberikan solusi yang lebih canggih dan efektif untuk melindungi data negara.
Selain itu, kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian dapat menghasilkan inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia.
