Network
Padangrayanews.com - Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia, tepatnya pada akhir tahun 1948 dan awal tahun 1949. Peristiwa ini terkait dengan agresi militer Belanda yang kedua.
Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, di mana Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menduduki Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia.
Setelah jatuhnya Yogyakarta, pemerintah Indonesia membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi sebagai respons terhadap situasi tersebut.
Pembentukan PDRI ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan Republik Indonesia dalam menghadapi agresi Belanda.
PDRI didirikan pada 22 Desember 1948 dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai ketuanya. PDRI berfungsi sebagai pemerintahan sementara yang sah dari Republik Indonesia.
Bukittinggi dipilih karena lokasinya yang strategis di Sumatera Barat dan relatif jauh dari jangkauan langsung kekuatan militer Belanda.
Selama masa pemerintahan darurat ini, Bukittinggi menjadi pusat administrasi dan pemerintahan Indonesia. PDRI menjalankan fungsinya dari kota ini hingga situasi memungkinkan untuk kembali ke Yogyakarta.
Pada 13 Juli 1949, setelah penandatanganan Perjanjian Roem-Roijen dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, pemerintah pusat kembali ke Yogyakarta. Dengan demikian, peran Bukittinggi sebagai ibu kota darurat berakhir.
Artinya di sini, Bukittinggi berperan penting dalam menjaga kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia selama masa krisis tersebut.
