Network
PADANG RAYA NEWS- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan (Solsel) melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) anggota DPD RI asal Sumbar pada Pemilu 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kegiatan ini dilangsungkan di Hotel Pesona Alam Sangir pada Kamis, 27 Juni 2024 yang dihadiri Bupati, Forkompinda, Polres, Pabung Kodim 0309/Solok, Bawaslu, stakeholder terkait, OPD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, TNI-Polri dan unsur awak media di Solsel.
Asisten I Setdakab Solsel, Efi Yandri mewakili Bupati menyatakan bahwa di Sumbar baru pertama kali pelaksanaan PSU dengan cakupan Sumbar.
"Ini barangkali pembelajaran bagi kita semua, terutama KPU dan Bawaslu," ujar Efi Yandri.
Baca Juga: KPU Solok Selatan Adakan Bimtek Pilkada Serentak 2024 Bagi PPK dan PPS
Menurutnya, dalam penyelenggaraan PSU pihak penyelenggara senantiasa berhati-hati dan selalu berpedoman pada aturan yang ada terkait Pemilu.
"Tak jarang dari peserta Pemilu ini juga mendapatkan intimidasi. Pada 2014 pernah Komisioner KPU Solsel mendapatkan hukumam disiplin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Intinya melanggar etika pelanggaran Pemilu," sebutnya.
Pihaknya mengaku berdasarkan informasi dari media massa bahwa sebetulnya putusan PSU di Sumbar ini oleh MK disebabkan karena salah seorang DPD RI sudah tercantum DCT tapi di KPU Sumbar namanya hilang.
Selain itu, pihaknya juga mengkhawatiran rendahnya partisipasi masyarakat untuk PSU. Untuk itu pihak Pemkab Solsel mengimbau Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari agar intensif melakukan sosialisasi PSU yang akan diselenggarakan pada 13 Juli 2024 kepada masyarakat.
