Banjir Bandang dan Lahar Dingin, Mitigasi Bencana dan Konservasi Lingkungan Perlu Dilakukan

- 4 Juni 2024, 14:36 WIB
Presiden Jokowi Tinjau Langsung Lokasi Terdampak Bencana Banjir Bandang Sumbar
Presiden Jokowi Tinjau Langsung Lokasi Terdampak Bencana Banjir Bandang Sumbar /Instagram/@jokowi

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan pejabat terkait saat meninjau langsung area terdampak bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat pada Selasa, 21 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia memerintahkan jajaranya menambah dan membangun sabo dam guna mencegah bencana tersebut tidak terjadi lagi. Sabo Dam merupakan suatu sistem pengendalian bencana alam aliran yang membawa endapan, yang didirikan pada jalur aliran di pegunungan. Presiden menyebutkan, di wilayah yang terdampak setidaknya dibutuhkan sekitar 56 sabo dam.

"Untuk urusan lahar dingin betul ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PU dibutuhkan sabo dam 56. Yang ada sekarang baru 2," kata Presiden.

Dalam waktu dekat, lanjutnya bakal ada pembangunan setidaknya 6 sabo dam. Ia pun memerintahkan agar pengerjaan tersebut dapat dimulai pada tahun ini.

"Terutama di tempat-tempat yang sangat penting ada enam segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen nanti akan perintah ke Menteri PU," ucapnya.

Baca Juga: Aliran Sungai Ngarai Sianok Meluap, Sejumlah Bangunan Terendam

Perlu Dilakukan Mitigasi Bencana dan Konservasi Lingkungan

Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang diterbitkan pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait Erupsi Gunung Marapi di Agam Sumatera Barat
Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang diterbitkan pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terkait Erupsi Gunung Marapi di Agam Sumatera Barat

Sementara itu, Mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jambi, Melani Indah Putri mengatakan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana serupa di masa depan, langkah mitigasi dan pencegahan perlu diperkuat. Penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat tentang cara menghadapi bencana sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merespons bencana dengan cepat dan efektif.

"Upaya penghijauan kembali hutan yang gundul sangat penting untuk mengurangi risiko banjir. Konservasi hutan juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan daya serap air oleh tanah. Perencanaan tata ruang yang baik harus mencakup identifikasi daerah rawan bencana dan pengaturan pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan risiko bencana dan menggunakan teknologi yang dapat mengurangi dampaknya," ucapnya dalam ketarangan yang dikirim ke Padang Raya News pada Selasa, 4 Juni 2024.

Menurutnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir seperti bendungan, kanal, dan sistem drainase harus menjadi prioritas. Infrastruktur yang kuat dapat membantu mengendalikan aliran air dan mencegah banjir bandang. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat penting.
Kerjasama yang baik dapat memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi bencana.

"Banjir bandang dan lahar di Sumatera Barat adalah pengingat betapa rentannya kita terhadap bencana alam. Meskipun upaya penyelamatan terus dilakukan, kita perlu belajar dari kejadian ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih baik di masa depan. Pengelolaan risiko bencana yang efektif, konservasi lingkungan, perencanaan tata ruang yang bijaksana, dan kerjasama yang kuat antar berbagai pihak adalah kunci untuk mengurangi dampak bencana dan membantu masyarakat bangkit kembali. Dengan komitmen bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih aman dan tangguh bagi semua," pungkasnya.

Halaman:

Editor: Fauzaki Aulia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah