Network
PADANG RAYA NEWS - Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 baik itu CPNS dan PPPK akan dibuka pada Bulan Juni 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas pada awal bulan ini seperti diberitakan Padang Raya News sebelumnya.
Menurutnya, pada bulan Juni mendatang pemerintah menargetkan pendaftaran CASN se-Indonesia. Pihaknya telah memberikan persetujuan 1,2 juta formasi ASN dengan alokasi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut merupakan bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan.
Baca Juga: Mau Daftar Seleksi CASN ? Dibuka Juni 2024, Siapkan Dokumen Ini Mulai dari Sekarang
"Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K/L dan pemda. Namun, tercatat masih ada empat instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi," ucapnya.
“Untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K/L dan pemda. Karena ada kasus, pemda mengisi rincian, setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi,” tambahnya.
Anas merinci, dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, kebutuhan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 2.906 dan pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. Total pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. “Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK,” katanya.
Baca Juga: Juara Piala FA, MU ke Europa League, Tendang Chelsea ke Conference League
Terakhir, ia menekankan bahwa seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas dan seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah. Ia pun meminta agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan.
