Pasbar Tertinggi di Sumbar, DPR RI Nilai Penanganan Stunting Tidak Serius

PADANG RAYA NEWS - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai target penurunan stunting tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi.

Sementara kata dia, penambahan anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian atau lembaga dan juga oleh pemerintah daerah tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023.

"Diperlukan kerja keras dan evaluasi dalam rangka mencapai target prevalensi penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024," kata Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024.

Menurut Kurniasih, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting harus bisa turun hingga 3,5 persen per tahun.

Sedangkan penambahan anggaran dalam penanganan stuntuing, lanjut Kurniasih, ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023. Padahal, kata dia, pandemi Covid-19 sudah dilewati dan bisa fokus mengebut program penurunan stunting.

Baca Juga: Como 1907 dan FC Dender, Dua Klub Milik Pengusaha Indonesia Promosi ke Liga Kasta Tertinggi Negaranya

Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, yang terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati

Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian atau lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.

"Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR. Ini perlu dievaluasi, penurunan stunting ini kerja besar kita bersama," sebut Politisi Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II ini.