Network
PADANG RAYA NEWS - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat menetapkan 8 orang tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar. Kasus dugaan korupsi tersebut berupa pembelian alat peraga di Dinas Pendidikan Sumbar tahun 2021 yang merugikan negara mencapai Rp. 5,5 miliar.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman pada Senin, 27 Mei 2024.
"Berdasarkan hasil ekspose, kerugian negara akibat ini 5,5 miliar. Dan hari ini kami juga menetapkan 8 orang tersangka," katanya.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Kecelakaan Beruntun, Jalur Sitinjau Lauik Dilakukan Sistem Buka Tutup
Sementara itu, katanya, tersangka teras merupakan staf dan jajaran yang berada di Dinas Pendidikan Sumbar.
"Tersangka itu orang-orang di Dinas Pendidikan Sumbar. Besok akan kita sampaikan semua, jadi sabar dulu. Intinya orang yang kita tetapkan tersangka orang-orang yang menikmati dana itu," katanya.
Terkait siapa-siapa saja ke delapan tersangka yang ditetapkan tersebut, ia mengaku belum bisa menyampaikan. Dan akan disampaikan esok hari.
"Untuk nama-namanya besok akan saya sampaikan, karena namanya sudah kita kantongi. Selain itu karena baru selesai sore ini. Dan tersangkanya lumayan 8 orang," jelasnya.
Setelah ini, katanya, kedelapan orang tersebut akan di panggil dan akan dilakukan pemeriksaan pada Jumat.
"Jadi besok orangnya akan kita panggil, dan kita tetapkan tersangka. Sementara dia akan kita periksa Jumat besok," sambungnya.
Terakhir, dalam kasus ini, katanya, pihaknya telah memeriksa 37 orang saksi. Saksi-saksi itu berasal dari kabid aktif-tidak aktif dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar baru dan yang lama.
Baca Juga: Setelah Nadiem Dipanggil Jokowi, Kebijakan Kenaikan UKT Langsung Dibatalkan, Ini Alasannya
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyidik kasus dugaan penggelembungan anggaran pengadaan peralatan praktek siswa SMK di Sumbar tahun 2021. Ada empat pengadaan yaitu pengadaan peralatan praktek siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif dan sektor pariwisata dengan total anggaran Rp 18 miliar lebih.
Kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat tahun 2021 dan kemudian Kejati melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan diduga ada mark up sehingga ditingkatkan ke penyidikan. Dalam perjalanannya, jaksa telah memeriksa 30 nama. Jaksa juga sempat menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar hingga ruangan Sekda.
