Network
Pendidikan di Akademi Militer dimulai dari Pendidikan Dasar Integratif Kemitraan Tahap I Taruna/Taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian selama 3 Bulan. Kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Chandradimuka bersama taruna AAL dan AAU selama 9 bulan sebelum para taruna/taruni kembali ke akademi masing-masing.
Kenaikan tingkat/pangkat diberikan secara bertahap mulai dari prajurit taruna hingga sersan mayor satu taruna. Taruna/taruni yang berhasil menyelesaikan pendidikannya berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.Tr.Han) dan dilantik menjadi perwira TNI AD. Calon taruna/taruni Akmil merupakan lulusan SMA atau MA (IPA dan IPS).
Akademi Militer merupakan pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh negara dan memiliki beberapa program studi Diploma IV yang disesuaikan dengan korps satuan yang ada di TNI Angkatan Darat yaitu Teknik Sipil Pertahanan (Akreditasi A), Teknik Mesin Pertahanan (Akreditasi A), Teknik Elektro Pertahanan (Akreditasi A), Ilmu Manajemen Pertahanan (Akreditasi A), Ilmu Administrasi Pertahanan (Akreditasi A).
6. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dan menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada 6 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) serta mengubah nama IIP menjadi IPDN.
Keputusan Presiden itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.
Program Sarjana Terapan yang ada di IPDN adalah sebagai berikut, pada Fakultas Politik Pemerintahan terdapat prodi Politik Indonesia Terapan, Studi Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sedangkan pada Fakultas Manajemen Pemerintahan terdapat prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Keuangan Publik, Administrasi Pemerintahan Daerah dan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan.
Sementara itu, pada Fakultas Perlindungan Masyarakat terdapat prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Praktik Perpolisian Tata Pamong.
7. Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)
