PADANG RAYA NEWS - Kabar gembira datang bagi kamu yang baru lulus SMA dan mau masuk sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan yang dimaksud adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
IPDN akan mulai membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) pada 15 Mei 2024 mendatang. Jadwal penerimaan tersebut tertuang di dalam surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/1977/M.SM.01.00/2024.
Baca Juga: Berikut 7 Sekolah Kedinasan Tersulit di Indonesia
Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN dimulai dengan pengumuman pembukaan seleksi pada 14 s.d 28 Mei 2024. Sementara itu, untuk pendaftaran di SSCASN-BKN pada tanggal 15 Mei s.d 13 Juni 2024 dan seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada tanggal 18 Juli s.d 6 Agustus 2024.
Kuota tersedia pendaftaran sekolah kedinasan IPDN pada tahun 2024 adalah 721 kuota untuk lulusan SMA, MA dan sederajat. Selama kuliah, siswa IPDN nenas biaya kuliah dan asrama serta berkesempatan lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Untuk pendaftaran IPDN sendiri akan dilakukan sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa/praja/taruna sekolah kedinasan pada kementerian/lembaga.
Baca Juga: 121 Orang Lulus Seleksi Tertulis PPK di Kabupaten Sijunjung, Cek Nama-namanya Disini
Pada 2024 ini, cara daftarnya mulai dari pengumuman, pembukaan seleksi dan pendaftaran akan dilakukan secara serentak melalui portal masing-masing instansi dan BKN pada tautan https://sscasn.bkn.go.id/
Calon pendaftar hanya bisa mendaftar pada 1 sekolah kedinasan. Jika diketahui mendaftar lebih dari 1 sekolah kedinasan, calon praja akan dinyatakan gugur.
Baca Juga: MW KAHMI Sumbar Gelar Nobar Film Lafran 'Saya Lillahi Taala untuk Indonesia', Daftar Disini
Apa itu IPDN ?
Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat IPDN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dan menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada 6 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) serta mengubah nama IIP menjadi IPDN.
Keputusan Presiden itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.
Program Sarjana Terapan yang ada di IPDN adalah sebagai berikut:
Pada Fakultas Politik Pemerintahan terdapat prodi Politik Indonesia Terapan, Studi Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sedangkan pada Fakultas Manajemen Pemerintahan terdapat prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, Keuangan Publik, Administrasi Pemerintahan Daerah
Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Sementara itu, pada Fakultas Perlindungan Masyarakat terdapat prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Praktik Perpolisian Tata Pamong.