PADANG RAYA NEWS - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai target penurunan stunting tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi.
Sementara kata dia, penambahan anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian atau lembaga dan juga oleh pemerintah daerah tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023.
"Diperlukan kerja keras dan evaluasi dalam rangka mencapai target prevalensi penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024," kata Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024.
Menurut Kurniasih, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting harus bisa turun hingga 3,5 persen per tahun.
Sedangkan penambahan anggaran dalam penanganan stuntuing, lanjut Kurniasih, ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023. Padahal, kata dia, pandemi Covid-19 sudah dilewati dan bisa fokus mengebut program penurunan stunting.
Sebagai informasi, pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, yang terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik.
Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian atau lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.
"Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR. Ini perlu dievaluasi, penurunan stunting ini kerja besar kita bersama," sebut Politisi Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II ini.
Baca Juga: Como 1907, Klub Milik Pengusaha Indonesia Resmi Promosi ke Serie A Musim Depan
Diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Menkes Budi beralasan salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan.
Terpisah, data stunting berdasarkan data e-PPGBM status bulan Agustus Tahun 2023 angka prevalensi stunting di Sumatera Barat yaitu 13,1 persen. Sedangkan angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 adalah 25,2 persen.
SSGI Pasbar Tertinggi
Sementara untuk Kabupaten Pasaman Barat untuk angka prevalensi stunting berdasarkan e–PPGBM status Agustus 2023 yaitu 13,6 persen dan angka prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yakni 35,5 persen.
Angka-angka itu berdasarkan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang di sahkan pada tanggal 9 Januari 2024 oleh Gubernur Sumatera Barat selaku Pembina TPPS Provinsi Sumatera Barat.
Baca Juga: Pilkada Pasbar, Gerindra: Baru Mustika Yana yang Serius dari 6 Nama Mendaftar
Menurut laporan itu, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat, semua kabupaten kota sudah mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan stunting, melalui program advokasi kabupaten kota menjadi Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) dan Kabupaten Kota Ramah Perempuan.
Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Risnawanto mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penurunan angka stunting yang mencapai 35,5 persen di tahun 2022 lalu.
Kabupaten Pasaman Barat pun telah melakukan berbagai upaya penurunan stunting tersebut, dengan penyandingan data anak stunting dan kemiskinan ekstrim.
"Kami di Kabupaten Pasaman Barat menyandingkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dengan harapan angka stunting yang dinilai tinggi di Kabupaten Pasaman Barat ini bisa kami tuntaskan," kata Wabup Risnawanto pada Rapat Rakerda TA 2024, beberapa waktu lalu di Hotel Pangeran Beach, Padang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy tidak yakin bahwa angka stunting di Provinsi Sumatera Barat mencapai 25 persen dan Pasaman Barat mencapai 35,5 persen. Karena menurutnya di Provinsi Sumbar pada umumnya sudah menjadi lumbung pangan.
"Sekarang kita terus berjuang jika memang betul data itu. Bapak ibu pejuang stunting ini jangan patah semangat karena data. Pasaman Barat apalagi, pernah terbaik dalam penanganan stunting," kata Audy Joinaldy.***
Dapatkan info menarik seputar Pilkada dan info terupdate lainnya di Sumatera Barat hanya di Padangrayanews.com (Pikiran Rakyat).